Pembatasan masa jabatan presiden hanya dua kali memang bagus, tapi yang paling penting adalah rakyat yang memilih. Hanya dua kali kalau pemilunya busuk ya sama saja, tak ada gunanya.

Politik? Apakah mereka memikirkan politik? Kurang yakin saya. Kalau menanyakan kepada mereka tentang sosialisme, atau apa negara kita menjadi kapitalis, sosialis, federal, mereka tidak peduli. Yang penting bisa hidup dengan senang.

Dalam hal ini, apakah itu melanggar undang-undang? Lha negara yang disebut raja demokrasi saja, Amerika Serikat, Presiden Rosevelt bisa menjabat 3 kali karena keadaan saat itu sedang krisis akibat perang dunia kedua.

Sebenarnya, secara konstitusional, pilihannya jelas: ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, ekonomi kerakyatan, untuk mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, masyarakat adil dan makmur, yang oleh Bung Karno disebut sebagai sosialisme Indonesia.

Kita harus waspada bahwa hari-hari ini ada peran asing ikut bermain, untuk mengungkit-ungkit kembali masa kelam kita sebagai bangsa. Kalau sasaran tahun 1965 dulu adalah Presiden Soekarno, yang menjadi sasaran pada tahun 2017 adalah Presiden Jokowi.

Kemudian ada program Dwifungsi ABRI. Kita mengetahui, pada masa rezim Soeharto, mulai dari lurah, camat, bupati/walikota, gubernur, irjen, dirjen, sekjen, sampai menteri didominasi oleh ABRI.

Namun, satu hal yang mengejutkan saya: mereka tetap tidak suka Barat. Bahkan, mereka merasa bersaing. Juga terhadap Jepang dan Cina, mereka masih merasa jauh. Dua bangsa yang mereka cintai dan mau berbuat banyak untuk kedua bangsa itu adalah bangsa Vietnam dan… bangsa Indonesia!