Ekonomi Indonesia di Bawah Presiden Jokowi

AKHIR-AKHIR ini, kita disibukkan dengan tulisan-tulisan di media sosial dari para pengamat atau analis ekonomi—atau yang merasa menjadi ahli ekonomi—tentang keadaan ekonomi Indonesia hari ini. Isinya pro dan kontra, bahkan dikotomi, ada yang memuji dan ada yang menyalahkan.

Selama sepuluh tahun berkiprah sebagai legislator di bidang ekonomi, saya ingin memberikan pandangan.

Makro ekonomi kita sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, bahkan baik. Pertumbuhan rata-rata 5%. Inflasi juga rendah. Nilai tukar stabil. Subsidi rendah, tidak seperti masa lalu. Dengan demikian tidak ada yang disalahkan.

Begitu pula dari segi fiskal, terlihat penerimaan pajak naik, belanja modal naik signifikan. Seharusnya semua itu pertanda yang baik.

Namun, di lain pihak, saya mendengarkan dan melihat sendiri rendahnya daya beli masyarakat. Bahkan, produsen dalam kategori menengah sudah banyak yang menjerit. Ada apa sebenarnya ini?

Sebagian pihak menjawab, itu terjadi karena semakin meningkatnya perdagangan via Internet, e-commerce. Di lain pihak ada juga pengamat yang mengatakan, dengan amannya dana yang dimiliki orang-orang kaya setelah program pengampunan pajak (tax amnesty), orang-orang kaya itu merasa aman pula untuk hanya menyimpan dan mendepositokan dana mereka, tanpa perlu memutar-mutar dana yang mereka punya lagi.

Tapi, pengamatan saya di pasar, di pedesaan saat Lebaran lalu, ternyata daya beli masyarakat pun merosot tajam. Padahal, e-commerce belum jauh mengintervensi kehidupan masyarakat pedesaan. Hingga hari ini, saya terus mencari apa penyebabnya.

Kejadian ini membuat saya teringat saat saya melakukan kunjungan kerja ke Brazil dan Argentina, kira-kira sepuluh tahun lalu. Pada masa itu, kedua negara tersebut sedang dililit utang.

Saya berkunjung ke parlemen di dua negara itu dan bertemu dengan jajaran pemimpinnya. Ketika bertemu Ketua DPR Brazil, dia mengatakan, memang benar negaranya sedang dililit utang. “Tapi, lihat, seperti apa pembangunan infrastruktur di negara kami. Semua utang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Kami punya aset yang menjanjikan ke depan. Memang, konsekuensinya, kami akan susah dulu akibat pembangunan yang kami jalankan,” ungkapnya.

Akhirnya, seperti kita ketahui, Presiden Brazil jatuh karena inflasi negaranya mencapai ribuan persen. Namun, lima-sepuluh tahun kemudian, semua utang Brazil bisa diatasi dan ekonomi Brazil sangat bagus sekarang.

Walau tidak separah Brazil, hal yang sama juga terjadi dengan Argentina. Saya ketika kunjungan kerja itu bicara langsung dengan Ketua DPR-nya. Jawabannya pun hampir sama dengan Ketua DPR Brazil. Dan, hasilnya pun sama!

Saya menjadi berpikir, aksioma atau anomali apa ini yang terjadi di Indonesia? Tidak ada rumusnya, tidak ada teorinya, tapi terjadi. Padahal, semestinya, belanja modal menimbulkan aliran dana, yang seharusnya bisa memacu daya beli.

Banyak yang berkomentar bahwa terlalu banyak utang yang dibuat. Tapi, harus diingat, bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab,DPR pun sebagai yang memberi persetujuan tentu harus ikut bertanggung jawab. Dan sebagaimana dalam entitas bisnis, utang yang besar namun feasible dan menguntungkan boleh saja dilakukan.

Apa pun hasilnya, saya ingin menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo, kebijakan yang Anda ambil sudah benar. Belum pernah ada gebrakan pembangunan infrastruktur yang seperti sekarang ini. Jadi, jangan pedulikan hujatan dari lawan politik Anda.

Ingat, Daendels yang bengis pada masa penjajahan Belanda pun, ketika membangun jalan Anyer-Panarukan, dihujat. Namun, akhirnya, harus kita jujur akui, hasil kerjanya itu memang hebat dan monumental, membawa kemajuan bagi Indonesia, khususnya penduduk Pulau Jawa. Tanpa ada jalan Anyer-Panarukan pasti akan berbeda.

Jadi, Pak Widodo, mungkin tidak  cukup waktu untuk menikmati kehebatan hasil kerja Anda. Mungkin belum terasa di tahun 2019, sehingga belum mendatangkan keunturngan politik bagi Anda. Tapi, saya yakin dan Anda harus percaya, hasil kerja Anda akan monumental dan menjadi catatan sejarah di Indonesia. []